Siapakah Caleg DPRD Provinsi Papua Barat Terbaik tahun 2019-2024?

Ada puluhan calon anggota legislatif untuk DPRD Provinsi Papua Barat yang telah terjaring dari berbagai partai politik. Namun dari banyaknya caleg yang terdaftar, hanya sedikit yang mengemukakan gagasan personalnya kepada publik. Padahal itu adalah tolak ukur yang bisa kita lihat dalam menentukan siapa yang bakal kita pilih. Pada siapa pilihan kita akan berlabuh.

Maka kami perkenalkan salah seorang caleg DPRD Provinsi Papua Barat periode 2019-2024 yang telah menjabarkan narasinya:

Nama : Humrah Syam, S.E.

TTL : Sorong, 1980.

Partai : Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 8.

Nomor Urut: 6 (enam)

Domisili: Rufei, kota Sorong.

No HP: 0813 4406 1774

 

Pendahuluan

Keutuhan dan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Papua Barat sejak dulu merupakan ancaman nyata yang tidak boleh dianggap enteng. Gerakan-gerakan disintegrasi bangsa ini adalah bahaya laten yang kapan saja siap mengancam. Kelompok kecil yang terus berusaha memprovokasi warga untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia belum berhenti. Gerakan ini tidak saja berada di tataran akar rumput, tetapi juga bermanuver pada tingkat internasional dengan terus melobi negara-negara yang berkepentingan besar terhadap Papua, dan terkhusus Papua Barat.

Oleh negara-negara besar itu, ini adalah issu yang sangat menarik karena sumber daya alam di Papua Barat sangat menggiurkan untuk dikelola dan direguk keuntungan sebesar-besarnya. Kekayaan alam Papua Barat akan menjadi komoditas penting bagi negara tersebut untuk terus memakmurkan bangsa mereka sendiri.

Mengapa hal ini bisa terjadi dan tanpa ada solusi nyata untuk mengatasinya? Penyebab utamaya adalah kesejahteraan masyarakat yang kurang mendapat perhatian, baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Garis kemiskinan masih sangat besar terutama di daerah pelosok. Warga yang telah berada di atas garis kemiskinan pun kondisinya masih relatif sebatas memenuhi kebutuhan pokok. Kesenjangan antara yang super kaya dan miskin sangat jauh.

Badan Pusat Statistik tahun 2018 mencatat, garis kemiskinan masyarakat Papua Barat berada di peringkat nomor 2 paling bawah di antara provinsi lain. Presentase penduduk miskin mencapai 23,12 persen dari total penduduk yang hanya berjumlah 915.361 jiwa.

Sarana sekolah tingkat dasar di Papua Barat belum menjangkau semua desa/kelurahan. Dari sekitar 1.531 desa/kelurahan di Papua Barat, jumlah sekolah SD yang telah berdiri hanya sebanyak 1.016 unit sekolah. Hal ini dapat diartikan bahwa tidak semua desa/kelurahan memiliki SD. Masih dibutuhkan lebih dari 500 sekolah dasar lagi. Tentu saja membutuhkan tenaga pengajar yang lebih banyak.

Masyarakat yang miskin yang kurang mendapat pendidikan yang layak inilah yang menjadi obyek provokasi oleh kelompok kecil separatis. Perhatian yang kurang dari pemerintah baik eksekutif hingga legislatif membuat gerakan ini tidak akan berhenti menggiatkan wacana merdeka. Kendala geografis dan minimnya sarana prasarana keamanan dalam negeri turut menambah permasalahan.

Infrastruktur jalan yang belum dapat menghubungkan antara ibukota provinsi dengan kabupaten-kabupaten turut memperparah keadaan. Begitu juga sarana transportasi antarpulau sangat sulit dijangkau masyarakat. Bukan hanya soal minimnya alat transportasi tetapi kendala bahan bakar minyak yang tergolong mahal. Mobilitas masyarakat untuk meningkatkan aktivitas ekonomi menjadi sangat terbatas.

Terkait keamanan wilayah, jumlah personil Polri dan TNI masih sangat minim sehingga belum dapat menjangkau daerah-daerah terpencil. Bahkan untuk wilayah perkotaan pun jumlah itu belum memadai. Angka kriminalitas dari tahun ke tahun terus meningkat. Tahun 2014 ada tindak pidana sejumlah 203.9, di tahun 2015 naik menjadi 226.2, dan di tahun 2016 meroket menjadi 362.1 (sumber: Polda Papua Barat). Rasa aman berdomisili di provinsi Papua Barat ini tidak dirasakan oleh sebahagian warga.

Padahal negara secara  eksplisit  menjamin  hak  masyarakat  untuk mendapatkan  rasa  aman,  yang  tertuang  dalam  Pembukaan  UUD  1945 yang berbunyi, “… Pemerintah dan Negara Indonesia melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, … .“ Penegasan bahwa  rasa  aman  adalah  salah  satu  hak  asasi  manusia  juga  tertuang dalam  Pasal  28G  ayat  1  UUD  1945  yang  menyebutkan:  “Setiap  orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan  harta  benda  yang  di  bawah  kekuasannya,  serta  berhak  atas  rasa aman  dan  perlindungan  dari  ancaman  ketakutan  untuk  berbuat  atau tidak  berbuat  sesuatu yang merupakan  hak asasi”.

Maka berangkat dari beragam permasalahan ini, Humrah Syam memberanikan diri untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif DPRD Provinsi Papua Barat dengan harapan dapat memperjuangkan aspirasi rakyat kebanyakan yang berhubungan dengan perundang-undangan, sistem kontrol, dan kebijakan anggaran daerah.

 

VISI

Menjadi Anggota Legislatif DPRD Provinsi Papua Barat yang memperjuangkan kesejahteraan rakyat, pendidikan, dan kesehatan di Papua Barat untuk mewujudkan ketahanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

MISI

  1. Mendengar, menampung, dan memperjuangkan aspirasi rakyat kecil di Papua Barat baik secara langsung maupun bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat.
  2. Mendorong pembentukan undang-undang yang mementingkan kesejahteraan rakyat kecil, peningkatan sarana Pendidikan dan kesehatan, serta ketahanan dan keamanan wilayah Papua Barat.
  3. Menaikkan porsi anggaran yang langsung menyentuh petani, nelayan, dan pengusaha kecil dan menegah.
  4. Mengawasi secara ketat program pemerintah yang berkaitan dengan pemenuhan kesejahteraan rakyat di Papua Barat.
  5. Memberikan sebagian gaji untuk membantu sarana dan prasarana pendidikan anak-anak di wilayah yang terpencil.

 

Riwayat Pendidikan

  • TK Aisyiah I Kampung Baru, Sorong.
  • SD Inpres 16 Kampung Baru, Sorong.
  • SMP-SMA Pondok Pesantren “Darul Arqam” Muhammadiyah Gombara, Makassar.
  • STIE YKPN Yogyakarta.

 

Pengalaman Organisasi

  • Koordinator Bahasa Arab dan Inggris Pimpinan Ranting Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM) Gombara, Makassar 1996-1997.
  • Remaja Masjid Al-Falah, Yogyakarta 1999-2001.
  • Keluarga Pelajar Mahasiswa Massenrempulu, Yogyakarta 1998-2002.
  • Ketua Keputrian Unit Kerohanian Islam STIE YKPN Yogyakarta 2001-2002.
  • DPC PKS Danurejan Yogyakarta 2000-2001.
  • DPC PKS Pakualaman, Yogyakarta 2002-2003.
  • Ketua Bidang Kewanitaan DPC PKS Sorong Barat, 2004-2008.
  • Wakil Ketua IWSS Ranting Sorong Barat tahun 2012 – 2017.
  • Ketua IWSS Ranting Sorong Barat 2018 – 2023.
  • Bendahara Majelis Ta’lim Mujtahidin Boswezen, Sorong 2010 – 2015.
  • Ketua Bidang Kesehjateraan Rakyat DPD PKS kota Sorong 2015 – sekarang.
  • Perwira Distrik Sorong Barat RD kota Sorong 2018.

 

Humrah Syam mengucapkan Selamat Hari Batik Nasional 2 Oktober 2018.

Berikut Pertanyaan-Pertanyaan kepada Caleg DPRD Provinsi Papua Barat Ibu Humrah Syam.

Untuk mengetahui lebih lengkap tentang bagaimana peran Humrah Syam jika terpilih menjadi Anggota Legislatif DPRD Papua Barat, kami mengajukan beberapa pertanyaan:

Apa yang membuat Ibu Humrah Syam termotivasi menjadi anggota legislatif DPRD Papua Barat?

Saya melihat bahwa kondisi sosial masyarakat di Papua Barat ini harusnya bisa lebih baik. Jika dikelola juga dengan cara yang profesional dan berpihak pada masyarakat. Kenyataannya bahwa pemerintah di level eksekutif dan legislatif masih belum optimal dalam mengelola kebijakan dan anggaran untuk memenuhi kesejahteraan rakyat.

Angka kemiskinan masih sangat tinggi. Terendah kedua dari seluruh provinsi di Indonesia. Sarana sekolah masih belum menjangkau semua desa dan kelurahan. Angkat buta huruf juga tinggi. Jumlah pengangguran ada di angka 6,55%, tertinggi kedua setelah Maluku. Indek Pembangunan Manusia pun masih sangat jauh dari harapan. Agak malu kita menyebutkannya dibanding provinsi lain.

Untuk sarana kesehatan, masih ada 4 kabupaten di Papua Barat yang belum memiliki rumah sakit. Tenaga medis jumlahnya sangat sedikit dibanding jumlah warga yang harus dilayani. Sederhananya, satu orang dokter umum harus melayani setidaknya 4.465 orang penduduk.

Dari beragam permasalahan mendasar masyarakat inilah, maka saya termotivasi untuk maju menjadi calon anggota legislatif DPRD Provinsi Papua Barat. Memperjuangkan hak asasi masyarakat yang belum dikelola dengan baik.

 

Apakah ibu Humrah Syam ikut menjadi caleg hanya untuk memenuhi kuota caleg perempuan?

Tentu saja iya. Perempuan dalam bidang politik masih dianggap sebatas pemanis dan masih termarjinalkan. Kita bisa lihat bahwa populasi perempuan di Papua Barat hampir sama kuantitasnya dengan laki-laki. Tetapi kenyataanya jumlah keterwakilan perempuan di parlemen masih sangat minim. Dari 45 anggota DPRD, hanya 3 orang yang diwakili oleh kaum wanita. Padahal kuota calon legislatif telah diberlakukan, meski begitu tetap saja kaum lelaki lebih dominan. Jadi siapa yang akan memperjuangkan aspirasi kaum perempuan dan anak-anak di legislatif?

Kepentingan-kepentingan kodrati kaum perempuan di bidang pendidikan anak dan keluarga, juga kesehatan masih sering terabaikan. Sedangkan pilar penting dalam membina masyarakat adalah pendidikan. Pilar penting juga dalam membentuk masyarakat yang kuat adalah kesehatan.

Pengalaman saya menjadi pendidik, khususnya pendidikan anak usia dini sejak tahun 2004, memberikan saya sebuah pencerahan bahwa pondasi dasar dalam pembentukan masyarakat yang cerdas, berakhlak mulia, dan beretos kerja tinggi adalah dari pendidikan dasar. Jika hal ini mendapatkan prioritas yang lebih dari pemerintah, maka insya Allah cita-cita tentang wujud bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera itu akan terwujud. Tinggal bagaimana keinginan dan konsistensi para pemangku kebijakan saja untuk melaksanakan hal ini.

Untuk itu memang sangat penting bagi perempuan sekaligus pendidik masuk di parlemen untuk memperjuangkan hal tersebut. Bukan hanya sekedar kuota-kuotaan. Bukan sekedar pemanis saja. Tetapi harus berperan penting. Dan harus juga didukung oleh masyarakat pemilih.

 

Apa tugas utama jika Ibu nanti terpilih menjadi Aleg DPRD?

Mengenai tugas, wewenang, dan hak seorang Anggota Legistatif DPRD Provinsi sudah memilih definisi dan arah yang jelas. Fungsi-fungsi legislasi seperti membuat undang-undang, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan pengawasan terhadap kinerja eksekutif sudah sangat jelas termaktub dalam undang-undang. Tetapi apa seperti apa undang-undang yang akan dibuat atau direvisi tersebut? Bagaimana porsi anggaran, bagaimana sistem pengawasan? Inilah yang membedakan antara saya dengan caleg-caleg yang lain. Sekali lagi bahwa proporsi di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan ketahanan wilayah yang menjadi titik fokus saya.

 

Sebagai caleg perempuan, apakah Ibu Humrah Syam akan memperjuangkan nasib perempuan?

Sudah jelas. Insya Allah akan seperti itu. Karena perempuan adalah sosok yang sangat penting dalam pendidikan khususnya dalam pendidikan dalam rumah tangga. Perempuan juga memiliki banyak kepentingan dalam kesehatan yang butuh perlakuan khusus. Ibu-ibu hamil, menyusui, kesehatan reproduksi, dan alat vital lainnya. Anak-anak dapat tumbuh sehat jika diberi asupan ASI yang memadai. Anak-anak akan bergairah belajar jika mendapatkan konsumsi gizi yang sempurna. Pelayanan dan edukasi kesehatan perempuan mesti mendapat prioritas lebih dibanding yang lain. ini juga merupakan tindakan preventif agar masyarakat dapat tumbuh sehat dan kuat. Sehingga kondisi kesehatan masyarakat terus membaik. Sehingga penyakit-penyakit berat dapat dihindari.

Dari segi pendidikan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, presentase buta huruf penduduk perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki untuk provinsi Papua Barat. Yaitu 1,03% dari total warga. Jumlah perempuan yang melanjutkan sekolah ke tingkat menegah, atas, hingga sarjana pun merosot drastis.

 

Banyak anggota Dewan yang terjerat korupsi, apakah Ibu Humrah akan melakukan hal yang sama?

Tentu saja tidak. Saya bertekad kuat untuk tidak melakukan hal yang berbau Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme. Semua hal yang menyangkut perundang-undangan harus atas dasar kepentingan kesejahteraan masyarakat. Bukan kepentingan kelompok, golongan, bahkan kepntingan bisnis segelintir orang. Begitu juga dengan penetapan anggaran. Tidak ada lobi-lobi licik untuk memuluskan kepentingan sekelompok orang. Semua harus untuk masyarakat.

 

Bagaimana kerjasama Ibu Humrah nantinya dengan Bupati dan aparat pemerintah daerah. Apakah berkoalisi atau menjadi oposisi?

Ya kita akan lihat nanti. Kita akan dukung semua kebijakan pemerintah daerah yang pro kepada masyarakat. Jika tidak, maka kami akan kritisi sesuai dengan porsinya. Kita juga tidak akan saklek sebagai oposisi, tidak juga membebek mendukung sepenuhnya program pemerintah. Yang baik akan kita dukung. Yang kurang baik akan kita kritisi dan berusaha mendorong eksekutif agar bisa lebih baik.

 

Kalau kerjasama dengan Anggota Legislatif dari partai lain?

Kami akan melkukan komunikasi intensif agar narasi yang sedang kami bangun bisa berjalan seiring. Toh ini bukan untuk saya pribadi atau partai saya, tetapi ini untuk kepentingan semua.

 

Apakah Partai Keadilan Sejahtera ikut mendukung visi dan misi Ibu Humrah?

Insya Allah PKS mendukung penuh visi misi yang saya ajukan. Terlebih kita semua tahu bagaimana rekam jejak PKS selama ini yang memang sangat peduli terhadap pendidikan dan sosial. Banyak kader-kader PKS yang terlibat langsung dalam pendidikan. Membuat sekolah dari berbagai level, dari PAUD hingga SMA. Kader-kader PKS juga sangat aktif dan terdepan dalam kegiatan sosial. Sangat sering kita lihat kegiatan-kegiatan seperti bazar murah, pembagian bantuan, hingga penanggulangan bencana. Saya kira ini nilai lebih yang dimiliki kader PKS di mana saja yang tidak dimiliki oleh kader dari partai lain.

 

Bagaimana strategi Ibu Humrah Syam dalam menggalang dukungan masyarakat?

Tidak ada strategi khusus. Saya percaya pada kekuatan silaturahim. Kami melakukan silaturahim mulai dari keluarga dekat, keluarga jauh, teman-teman, dan masyarakat umum untuk menggalang dukungan. Kami akan jabarkan visi-misi kita dan apa saja yang akan kami lakukan nanti. Selain itu, sekaligus saya juga menyerap aspirasi dari masyarakat. Mengetahui masalah-masalah mereka. Mengetahui apa saja kebutuhan dan keinginan masyarakat. Data-data primer inilah yang kemudian akan disinergikan dengan visi misi yang telah kami susun.

Selain itu, saya dibantu oleh tim akan bergerilya juga di dunia maya. Media sosial akan kami gunakan untuk mensosialisasikan diri dan gagasan kami. Sosialisasi ini berupa posdig (poster digital), infografis (data statistik), teks, dan video.

 

Jika tidak terpilih, apa yang akan Ibu lakukan?

Saya tetap akan menjadi ibu rumah tangga. Saya juga akan kembali menjadi pendidik bagi anak-anak. Dan kembali menjalankan bisnis herbal yang telah saya geluti.

 

Riwayat Pekerjaan

Guru TK Aisyiyah 1, Sorong 2004 – 2005

Guru TKIT Al Izzah, Sorong 2005 – 2010

Kepala TKIT Al izzah 2 2010-  sekarang

SC HNI HPAI Sorong 2015

DC HNI HPAI Sorong 2016

AC HNI HPAI Sorong 2017 – Sekarang

 

Keluarga

Bapak : Nagasyam Nontji

Ibu : Badriah Hassanu

Saudara kandung :

  1. Firman Syah (Sutradara)
  2. Fitriah Syam, Guru TKIT Al Izzah 2 Kota Sorong
  3. Astriany Syam, Pengusaha LED HNI HPAI

 

Keluarga

Suami : Mustolih, S.Pd.

Anak 1 : Khansa Lutfiyah

Anak 2 : Kholil Fuadi

Anak 3 : Kholid Rizaqi

 

Pilihlah caleg terbaik DPRD Provinsi Papua Barat.

Pilihan Anda sangat menentukan nasib masyarakat Papua Barat agar lebih baik.

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: